INDOPOSCO.ID – Kebijakan perusahaan yang mengharuskan karyawan bekerja di kantor (WFO) menimbulkan mobilitas masyarakat tetap tinggi. Dan ini berpotensi terjadinya penularan Covid-19.
Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Kamis (15/7/2021).
Ia meminta pemilik maupun manajemen perusahaan agar lebih selektif mengeluarkan surat keterangan bekerja untuk karyawan. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah berupaya mengurangi mobilitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Kami minta pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab bersama untuk mengendalikan Covid-19 dengan mengurangi mobilitas karyawannya,” katanya.
“Kita lihat masih banyak mereka yang bekerja dengan membawa surat melewati pos penyekatan. Artinya mereka memang di sektor esensial dan kritikal,” imbuhnya.
Dikatakan Anies, semestinya pemimpin perusahaan bisa mengatur waktu kerja bagi karyawannya. Hal ini untuk meminimalisir mobilitas, meskipun masuk sektor esensial dan kritikal.
“Kami minta mereka mengambil tanggung jawab, meskipun benar masuk sektor esensial dan kritikal. Pimpinan perusahaan/ para pemilik perusahaan harus atur sedemikian rupa jadwal bagi karyawannya,” terangnya.
Perlu diketahui, data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP dan MPTSP) DKI Jakarta terjadi lonjakan permohonan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) pada hari Selasa (13/7/2021) dengan jumlah 67.177 permohonan atau meningkat sekitar delapan kali lipat dari rata-rata permohonan pada hari-hari sebelumnya.
Dinas PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta mencatat lebih dari 1.206.098 permohonan STRP kategori pekerja yang diajukan secara kolektif oleh perusahaan.
Sebanyak 794.476 STRP kategori pekerja diterbitkan. Kemudian, ada 408.685 permohonan STRP ditolak dan 2.937 permohonan STRP yang masih dalam proses. (nas)
