INDOPOSCO.ID – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Banten menerjunkan sejumlah petugas dari berbagai unsur dengan kekuatan besar, melakukan operasi Yustisi menjaring warga, rumah makan, dan cafe yang tetap membandel dalam pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dalam memutus mata rantai penyebaran Corona dan menegakan Protokol Kesehatan (Prokes).
Kepala Sekretariat Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, Alkadri kepada INDOPOSCO menejelaskan, kegiatan PPKM di beberapa titik tersebut mengacu kepada Instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2021 tentang PPKM Darurat,mengingat Kabupaten Lebak sekarang masih dalam zona merah atau level 4 penyebaran Corona.
Menurut Alkadri yang juga Asisten Tata Pemerintahan (Asda1) Kabupaten Lebak ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penyekatan di dalam pasar kota Rangkasbitung dengan sasaran untuk mensosialisasi berupa wawar dan tempel pamplet PPKM darurat, termasuk penindakan masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah, tidak jaga jarak, dan tidak ada sarana cuci tangan. ”Yang melanggar akan dilakukan sidang di tempat dengan dua orang sebagai saksi,” tegasnya.
Kegiatan operasi yustisi di pasar Rangkasbitung dan sekitar stasion kereta api juga melibatkan dua anggota TNI,empat orang anggota Polri, dua orang tim komandan kompi (Danki), Simpati 3 orang, Staf Pamwal (Pengamaan dan Pengawalan) Satpol-PP 1 orang, Humas 1 orang, dan penegak PPUD (Peraturan Perundang undangan Daerah) 1 orang.
Sementara tim mobile akan melaksankan penegakan Prokes PPKM Darurat di Kebon Kopi, Kebon Kelapa Kota atau depan pasar Rangkasbtung,dengan sasaran, sosialisasi berupa wawar dan tempel Pamplet PPKM darurat dan bagi bagi masker ke masyarakat dan tempat ibadah. ”Tim juga akan melakukan penindakan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan membubarkan kerumunan,” cetusnya.
Sedangkan tim penegakan perundang undangan (Gakda) melaksankan sidang tindak pidana ringan (Tipiring), dengan sararan masyarakat yang melanggar PPKM darurat. ”Jadi bagi rumah makan yang melayani makan di tempat, dan masyarakat yang tidak patuh Prokes akan kami sidang di tempat,” tegasnya. (yas)
