INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, meminta pemerintah menyiapkan skenario dalam upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali.
Menurut dia meskipun telah ada pengetatan PPKM Mikro, namun pemerintah wajib bekerja cepat dan tepat dalam mengatasi kenaikan kasus Covid- 19 yang relatif tinggi di beberapa wilayah di luar Jawa dan Bali.
“Jawa saja yang fasilitas kesehatannya sudah relatif menyeluruh kuantitas dan kualitas serta jumlah tenaga kesehatan cukup banyak kerepotan, bagaimana dengan luar Jawa jika terjadi lonjakan kasus Covid- 19 gelombang kedua,” ujar Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/7).
Puan meminta pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Hal itu menurut dia terutama karena Satgas Penanganan Covid-19 telah mencatat terjadi peningkatan kasus Covid-19 di wilayah non-Jawa-Bali sebesar 24,7 persen dari total permasalahan nasional.
Beliau mengambil data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, di antaranya di Bangka Belitung kasus Covid-19 meningkat 65,4 persen, Bengkulu 57,6 persen, Kalimantan Timur 82,9 persen, Kalimantan Utara 67,3 persen, Lampung 59 persen, Maluku 115,9 persen, Maluku Utara 160,5 persen, NTT 108 persen, Papua Barat 155,2 persen, Sulawesi Barat 99,5 persen, Sulawesi Selatan 99,8 persen, Sulawesi Tengah 96,3 persen, Sulawesi Tenggara 62 persen, dan Sulawesi Utara 95 persen.
“Di saat ini, kita dapat menyaksikan bagaimana imbas meledaknya gelombang dua Covid-19 di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Penderita Covid- 19 banyak yang harus mengantre untuk mendapatkan layanan kesehatan di pusat-pusat kesehatan, keluarga penderita mengalami kesulitan untuk mengakses obat dan oksigen medis, jangan sampai situasi ini merembet ke luar Jawa-Bali,” ujarnya.
Selain itu angka keterisian tempat tidur maupun bed occupancy rate di rumah sakit rujukan Covid-19 di luar Jawa dan Bali juga cukup tinggi, misalnya Lampung 81 persen, Kepulauan Riau 77 persen, Kalimantan Timur 74 persen, Papua Barat 73 persen, Kalimantan Barat 70 persen, Sumatera Selatan 69 persen, Bengkulu 66 persen dan Sumatera Barat 65 persen.
Karena itu dia meminta Pemda di luar Jawa- Bali bersama pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah rencana cadangan maupun” contingency plan” menghadapi serbuan gelombang kedua Covid-19 agar kejadian di Pulau Jawa tidak terulang.
“Tempat isolasi, rumah sakit beserta nakes dan peralatannya wajib disiapkan sejak dini. Tentu saja upaya pencegahan agar lonjakan kasus tidak terjadi secara eksponensial,” ujarnya.
Bagi Puan, pemerintah daerah di luar Jawa- Bali yang lebih paham keadaan daerah masing- masing dan kapasitas infrastruktur kesehatan menghadapi gelombang kedua Covid-19.
Beliau menegaskan, sudah berulang kali menekankan agar seluruh pihak termasuk pemda jujur perihal kondisi wilayahnya terkait situasi pandemi Covid-19.
“Semaksimal mungkin tangani sendiri. kemudian berkoordinasi dengan pemda lain dan pemerintah pusat karena penyebaran Covid-19 ini lintas daerah,” ujarnya.
Puan meminta seluruh pihak fokus mengatasi penyebaran virus Covid-19 dan wajib lepaskan ego sekroral serta wilayah sehingga semua sumber daya difokuskan dahulu untuk penanganan pandemi. (mg2)
