INDOPOSCO.ID – Presiden Joko Widodo dikenal dunia dan masyarakat sangat perhatian pada Papua. Menurut Duta Besar Pamong Papua Michael Manufandu sebenarnya semua Presiden Republik Indonesia sebelumnya juga sangat perhatian dengan Papua. Hanya saja, ia menilai selama enam tahun menjabat Jokowi telah memberikan perhatian luar biasa. Terbukti, secara pribadi bersama istrinya atau Ibu Negara sudah 15 kali berkunjung ke Papua.
“Dulu terbatas dalam infrastruktur seperti jembatan dan sekarang meningkat pesat. Harga tarif bahan bakar juga telah sama dengan daerah lainnya,” ujarnya usai menjadi narasumber webinar Papua Podcast yang digelar oleh Perhimpunan Eropa untuk Indonesia, Kamis (1/7) malam.
Michael mengaku menjadi saksi pembangunan di Papua sangat maju bahkan lebih maju dari Negara-Negara pasifik. Bagaimana tidak, lanjutnya bisa membangun jalan 4.231 Kilometer (Km). Menurutnya, semua wilayah bisa dilewati mobil. Papua terdiri 42 kabupaten dan 560 distrik.
“Lapangan terbang bahkan ada lima landasan internasional. Dulu gelap sekarang dapat listrik, ini kemajuan spektakuler,” papar Michael.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya. Dengan kata lain, lanjut Michael, memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (Pemda) dengan anggaran besar. Pemerintah tidak melakukan intervensi dengan anggaran luar biasa.
“Di provinsi lain tidak begitu. Saya selalu berpesan kepada Gubernur kamu gunakan amanah ini sebaik mungkin. Dana Otsus (otonomi khusus) Papua adalah kebijakan yang brilian. Seperti dalam bidang pendidikan, adanya beasiswa bagi orang Papua sehingga bisa kuliah di dalam dan luar negeri. Jadi, tidak ada pembatasan, diskriminasi, siapa yang punya bakat silakan,” terangnya.
Terkait isu korupsi di Papua, selama ini tidak ada bukti yang pasti di mata hukum. Hanya saja, dalam waktu terakhir Kepolisian Daerah (Polda) menyebut adanya pejabat yang masih dan tidak aktif terlibat kasus dugaan dana Covid-19.
Michael menepis isu tidak ada pembatasan informasi atau sensor di Papua. Menurutnya, bila mau menanyakan berapa lama dan tujuan itu karena alasan keamanan dan kesehatan bagi pengunjung dari luar. Pasalnya, kondisi geografis Papua, pegunungan atau hutan yang menantang.
“Sering dengar ada kasus korupsi, tapi untuk pembuktian di depan hukum belum ada. Apalagi, pengawasan anggaran dari tiap inspektorat sangat ketat. Belum lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, maupun kepolisian. Kalau ada isu itu didramatisir atau dibesar-besarkan,” tuturnya. (arm)
