INDOPOSCO.ID – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR sebagai upaya memperluas program KUR agar dapat diakses lebih banyak masyarakat di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya yang diwakili oleh Asdep Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Irene Swasuryani mengatakan, pendampingan kepada usaha mikro untuk mengakses pembiayaan melalui KUR dilaksanakan melalui koordinasi antara Deputi Bidang Usaha Mikro dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyalur KUR.
“Target Pendampingan KUR Tahun 2021 yaitu memberikan pendampingan kepada 7.000 (tujuh ribu) Pelaku Usaha Mikro di 10 Provinsi dengan jumlah tenaga pendamping sebanyak 230 orang dan dilakukan selama 4 bulan. Satu orang tenaga pendamping memberikan pendampingan kepada 10 Usaha Mikro setiap bulan,” katanya dalam kegiatan Pembekalan Koordinator dan Tenaga Pendampingan KUR di Provinsi Bali pada Jumat (25/6/2021).
Deputi Bidang Usaha Mikro telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kepada Usaha Mikro Untuk Mengakses Pembiayaan Melalui KUR Tahun Anggaran 2021 No 25/2021 pada 7 Mei 2021 yang dapat dijadikan pedomanpelaksanaan pendampingan KUR Tahun Anggaran 2021.
Dan berdasarkan Permenko Nomor 8 Tahun 2019, Pembinaan dilakukan Pemerintah Daerah dengan melakukan unggah data calon penerima KUR yang diunggah oleh Penyalur KUR dan perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP. Selain itu dengan mengidentifikaso data calon penerima KUR yang unggah oleh Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam SIKP.
”Juga bisa dengan cara mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR di masing-masing wilayah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima indoposco.id.
Pada 2020, Pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp190 triliun. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6 persen sampai dengan 31 Desember 2020 (sehingga suku bunga menjadi 0 persen).
Selain itu, Pemerintah menambahkan skema KUR Super Mikro yang tidak mensyaratkan agunan tambahan untuk plafon KUR sampai dengan Rp10 juta yang diprioritaskan bagi pelaku UMKM dari pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga.
Realisasi Penyaluran KUR pada 2020 sebesar Rp197,04 triliun (103,7 persen dari target awal 2020 sebesar Rp190 triliun) dan diberikan kepada 6,11 juta debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp8,725 triliun kepada 992.845 debitur; KUR Mikro sebesar Rp129,743 triliun kepada 4.804.309 debitur; KUR Kecil/khusus sebesar Rp58,192 triliun kepada 301.508 debitur; dan KUR TKI sebesar Rp380,53 miliar kepada 13.396 debitur. ”Realisasi penyaluran KUR Provinsi Bali pada 2020 sebesar Rp6,07 triliun kepada 133.931 debitur,” kata Irene.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM disepakati pada 2021, potensi penambahan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp285 triliun (dalam evaluasi kinerja penyalur KUR) dari target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp253 triliun. Kemudian Pemerintah juga memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar tiga persen, yang sebelumnya sampai akhir Juni 2021 menjadi Desember 2021. Sehingga penerima KUR mendapatkan tambahan subsidi bunga KUR dari Januari-Desember 2021.
Selanjutnya juga tidak ada pembatasan penyaluran KUR (semua sektor ekonomi dapat diberikan KUR) dan plafon KUR Tanpa Jaminan sampai dengan Rp100 juta. Tercatat realisasi penyaluran KUR 2021 sampai dengan 23 Juni 2021 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebesar Rp113,70 triliun dan diberikan kepada 3.101.568 debitur dengan rincian KUR Super Mikro sebesar Rp5,3 triliun kepada 602.878 debitur; KUR Mikro sebesar Rp69,7 triliun kepada 2.300.415 debitur;
KUR Kecil/khusus sebesar Rp38,7 triliun kepada 197.373 debitur; dan KUR TKI sebesar Rp13,3 Milyar kepada 902 debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR Provinsi Bali pada 2021 sampai dengan 23 Juni 2021 berdasarkan data SIKP sebesar Rp3,09 triliun kepada 64.596 debitur.
”Dengan potensi besarnya penyaluran KUR ini tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh Pelaku Usaha Mikro di Bali,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali I Wayan Mardiana mengatakan, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM atas komitmennya dalam meningkatkan kualitas Pendamping KUR di Provinsi Bali melalui kegiatan Pembekalan Koordinator Dan Tenaga Pendamping KUR.
Ia menekankan bahwa hal ini memiliki nilai penting dan strategis bagi penciptaan pengembangan usaha UMKM dan perekonomian khususnya di Bali. ”Kepada para kordinator dan pendamping saya minta agar dapat memanfaatkan dengan baik kegiatan ini sehingga dapat melakukan pendampingan secara profesional serta penuh rasa tanggung jawab. Kepada koordinator pendamping KUR diminta untuk memberikan pembinaan dengan metode yang tepat,” kata Wayan.
Kegiatan pembekalan ini mengundang Narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Asdep Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Penyaluran KUR (BRI, BNI, Bank Mandiri, BPD Bali dan Koperasi Guna Prima Dana) serta Penjaminan KUR (PT Jamkrindo dan PT Askrindo). (aro)
