INDOPOSCO.ID – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta para pegawai yang bertugas di Ambon untuk menempati Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini Ditjen Perumahan telah menyelesaikan pembangunan satu tower Rusun ASN Kementerian PUPR lengkap dengan meubelair dan fasilitas pendukungnya di Ambon senilai Rp26 miliar.
“Kementerian PUPR akan terus membangun rumah susun untuk ASN mengingat semakin terbatasnya lahan untuk hunian,” ujar Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Maryoko Hadi saat menghadiri Serah Terima dan Penandatanganan Surat Izin Penghunian Rumah Susun ASN PUPR yang berlangsung di Ambon, beberapa waktu lalu.
Acara serah terima dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I Bisma Staniarto kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XVI Maluku Jon Sudiman Damanik selaku pihak pengelola rumah susun.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Biro PBMN Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Tri Agustiningsih, Kepala Bagian Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Perumahan Sumadiyono, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku Ir. Yones Yubilia Biring.
Maryoko menjelaskan, ke depan diperkirakan akan ada perubahan pola kebiasaan hunian secara perlahan akan mengalami pergeseran. Mau tidak mau orang yang dahulu bertempat tinggal dirumah-rumah akan beralih ke rumah susun karena semakin terbatasnya lahan.
“Jadi ASN yang sudah mulai hidup di rumah susun tentu akan lebih terbiasa hidup di hunian vertikal. Salah satu tugas ASN yang tinggal di Rusun selain mengelola juga wajib menjaga bangunan ini agar tetap bersih dan nyaman untuk ditempati,” terangnya.
Sebagai informasi rumah susun ASN Kementerian PUPR yang telah dibangun ini berjumlah satu tower setinggi tiga lantai dengan jumlah 35 unit tipe 45. Total anggaran pembangunan Rusun tersebut senilai Rp26 miliar. Rumah susun ini juga dilengkapi dengan meubelair seperti meja, kursi, tempat tidur serta fasilitas pendukung lainnya seperti taman serta lahan parking pendukung hunian rumah susun
Kepala Bagian Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Perumahan Sumadiyono dalam laporannya mengatakan, jumlah penghuni rumah susun ASN PUPR yang telah terseleksi berjumlah 34 orang. Para ASN tersebut berasal dari beberapa unit organisasi diantaranya Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak 14 orang, Direktorat Sumber Daya Air 13 orang, Direktorat Jenderal Cipta Karya 5 orang dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2 orang.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanalan penandatanganan Surat Ijin Penghunian oleh penghuni rumah susun bersama Kepala Biro PBMN Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Acara ditutup dengan pemotongan pita oleh Direktur Rumah Susun bersama Kepala Biro PBMN Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebagai bukti bahwa rumah susun telah siap diserah terimakan.
Sementara itu Kepala Biro PBMN Sekretarian Jenderal Kementerian PUPR Tri Agustiningsih dalam sambutannya mengatakan, rumah susun yang sudah terbangun di beberapa tempat di provinsi-provinsi yang ada Indonesia, dibangun oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan salah satunya adalah rumah susun ASN.
“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi sehingga dibangunnya rumah susun. Salah satunya terkait pengembangan unit organisasi dan unit kerja dilingkungan Kementerian PUPR semakin tahun semakin bertambah, sehingga dibutuhkan juga sumber daya manusia yang semakin banyak dan ini yang terjadi hampir di seluruh provinsi sehubungan dengan dibentuknya balai-balai yang baru. Sehingga tentunya membutuhkan tempat hunian yang layak bagi ASN kita di Kementerian PUPR,” tuturnya.
Rusun ini juga dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pejabat yang melakukan mutasi ke daerah-daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.
Selain itu juga berdasarkan keputusan Menteri PUPR Nomor 40 Tahun 2021 bahwa seluruh rumah susun yang dibangun oleh Ditjen Perumahan sudah ditetapkan sebagai Rumah Negara golongan 1 (satu) sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan juga pengelolanya.
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2008 tentang rumah negara bahwa penghuni rumah negara wajib untuk memiliki SIP atau Surat Izin Penghunian.
“Surat Ijin Penghunian sesuai ketentuannya dan diberikan kewenangannya kepada Biro PBMN untuk menerbitkan SIP atas nama penghuni yang akan menempati rumah susun tersebut. Sehingga kedatangan Biro PBMN pada saat ini untuk memastikan bahwa rumah susun ini siap untuk ditempati,” katanya. (arm)
