INDOPOSCO.ID – Rencana pemerintah menarik tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan pangan mengundang banyak kritik. Sebab, daya beli masyarakat masih lemah akibat terdampak Covid-19.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak wacana pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. Hal tersebut sangat memberatkan konsumen.
“Jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, saat daya beli masyarakat sedang turun drastis,” kata Tulus dalam keterangannya, Kamis (10/6/2021).
Menurutnya, pengenaan PPN akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. “Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi,” kritiknya.
Selain itu, pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat. Oleh karena itu, wacana ini harus dibatalkan.
“Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN,” tuturnya.
Padahal untuk menggali penadapatan, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Sebab dengan kenaikan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp200 triliun lebih.
Serta akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan.
Pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk sejumlah bahan pokok. Ketentuan PPN sembako ini telah diterbitkan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). (dan)
