INDOPOSCO.ID – Pemerintah berwacana untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pangan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, wacana PPN pada bahan pangan jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi.
“Saat ini kita masih di tengah pandemi dan daya beli masyarakat sedang turun drastis. Jelas kebijakan tersebut tidak manusiawi,” kata Tulus Abadi melalui gawai, Kamis (10/6/2021).
Pengenaan PPN, menurut dia, akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen, berupa kenaikan harga kebutuhan pokok. Belum lagi jika ada distorsi pasar, maka kenaikannya akan semakin tinggi.
“Pengenaan PPN pada bahan pangan juga bisa menjadi ancaman terhadap keamanan pasokan pangan pada masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, dikatakan Tulus, wacana pengenaan PPN pada bahan pangan harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN.
“Pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, potensinya bisa mencapai Rp200 triliun lebih,” ungkapnya.
“Selain itu, akan berdampak positif terhadap masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan,” imbuhnya. (nas)
