INDOPOSCO.ID – Krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikhawatirkan berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Sebab, lonjakan utang yang sebagian berdenominasi valuta asing menjadi bom waktu.
Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga akhir 2020 lalu, dari Rp12.181 triliun utang sektor publik, total utang BUMN mencapai Rp6.091 triliun.
Rasio utang BUMN terhadap aset mencapai 67 persen, yang berarti kemampuan perusahaan mencetak keuntungan tidak sebanding dengan laju kenaikan utangnya.
Menurut anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amin Ak, utang BUMN akan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena bila gagal bayar, pemerintah ikut menanggungnya.
Ia mengingatkan krisis moneter pada tahun 1998 yang dipicu oleh akumulasi utang yang tidak berhasil dikendalikan dan diselesaikan secara tuntas.
Meski pandemi meningkatkan risiko neraca keuangan BUMN maupun perekonomian nasional, namun tren kenaikan utang BUMN sudah berlangsung dalam lima tahun terakhir. Bukan semata terjadi akibat pandemi Covid-19.
“Pemerintah tidak bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan di balik kegagalan mengelola utang BUMN,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Amin mendesak pemerintah mengendalikan pengeluaran besar infrastruktur besar untuk menghambat pengeluaran utang. Penumpukan utang bisa berdampak negatif terhadap generasi produktif di masa depan.
Ia berharap banyak pada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk bergerak aktif menurunkan utang BUMN terutama utang jangka pendek. “Jangan biarkan bom waktu itu meledak dan merembet pada sendi-sendi perekonomian nasional lainnya,” tandas politkus PKS itu. (dan)
