INDOPOSCO.ID – Isu menjadikan Jokowi presiden tiga periode dilontarkan sebagian elit dan petualang politik yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga melalui gawai, Selasa (8/6/2021).
Terkait isu tersebut, menurutnya, Presiden Jokowi sudah berulang menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.
“Survei Parameter Politik Indonesia juga menunjukkan banyaknya penolakan dari responden terhadap wacana tersebut. Sebanyak 45,3 persen tidak setuju Jokowi menjabat tiga periode,” terangnya.
Ia menegaskan, keinginan presiden tiga periode mengingkari amanat reformasi. Penetapan dua periode yang dilakukan para reformis, agar tidak terulang masa kegelapan kepemimpinan Orde Baru dan presiden seumur hidup di era Soekarno berkuasa.
“DPD dan mayoritas partai politik tegas menolak wacana presiden tiga periode. Ini artinya, untuk dapat mengamandemen UUD 1945 peluangnya sangat kecil,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi elit dan petualang politik untuk terus menerus menyuarakan presiden tiga periode.
“Jadi, semua yang merasa reformis harus mencegah jangan sampai ada amandemen kelima UUD 1945. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah penumpang gelap dan para oligark yang hanya berpikir pragmatis demi kepentingan sesaat,” ujarnya.
(nas)
