INDOPOSCO.ID – Terlalu sederhana jikalau rancangan undang-undang (RUU) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana bagi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Hukum Ismail Rumadan melalui gawai, Selasa (8/6/2021).
Ia mengaku khawatir apabila KUHP kemudian disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh penguasa untuk menekan masyarakat. Terlebih kepada masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik.
“Saya khawatir ini (KUHP) disalahgunakan oleh penguasa kepada mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia menuturkan, pemerintah dalam hal ini presiden maupun wakil presiden adalah pejabat publik. Sudah semestinya mereka membuka diri untuk menerima kritik dari publik.
“Jangan kemudian membentengi diri dengan menghadirkan secara permanen dalam RUU KUHP,” tegasnya.
Perlu diketahui, saat ini pemerintah tengah mengajukan RUU KUHP yang didalamnya terdapat pasal pidana bagi penghina presiden dan wakil presiden. Hingga saat ini, tim panitia kerja (Panja) RUU KUHP telah rampung menyusun dan membahas draf RUU tersebut di DPR RI. (nas)
