INDOPOSCO.ID – Komunikolog Emrus Sihombing mengatakan, pegawai KPK yang sudah memenuhi syarat (MS) atau lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) harus menunjukkan sikap dan perilaku taat pimpinan.
“Jika pimpinan KPK sudah menetapkan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, besok, Selasa (1/6/2021) maka harus ditaati, tidak boleh meminta ditunda hanya karena alasan solidaritas kepada yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lolos TWK,” ujar Emrus Sihombing melalui gawai, Senin (31/5/2021).
Sebab, dikatakan Emrus, KPK bukan lembaga politik yang sifatnya bertukar kepentingan. Karena itu, pegawai KPK wajib taat pada keputusan pimpinan yang sudah dibuat secara kolektif kolegial oleh lima komisioner.
“Jika ada pegawai yang sudah MS tidak mengikuti pelantikan karena lebih memilih solider kepada teman yang TMS, itu artinya mereka tidak akan jadi ASN,” ucapnya.
Karena itu, lanjutnya, pegawai MS tidak punya hak menunda atau mempercepat pelantikan. Pegawai hanya patuh pada arahan, petunjuk, perintah pimpinan dan taat UU serta aturan. Jika tidak, jauh lebih baik mengundurkan diri saja dari KPK.
“Bagi mereka yang tidak mau dilantik karena alasan di atas, itu menunjukkan sikap pembangkangan kepada pimpinan dan sekaligus mereka bukan ASN, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas di KPK,” tegasnya.
Dia mengatakan, pegawai yang sudah MS harus bersedia dilantik menjadi ASN yang direncanakan Selasa (1/6/2021). Jika tidak hadir pelantikan, peluang mereka jadi ASN hampir tidak ada lagi.
“Pelantikan menurut saya harus tetap dilakukan besok (1/6/2021). Negara harus berani ambil sikap tegas terhadap pegawai pembangkang,” ungkapnya.
Sebelumnya, 416 pegawai KPK yang lolos TWK meminta pelantikan ASN ditunda. Alasan tersebut mereka ambil sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai KPK yang belum jelas statusnya. (nas)
