INDOPOSCO.ID – Aksi pengunduran diri dari 20 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, mengejutkan khalayak publik.
Keputusan itu disinyalir berkaitan dengan kasus hukum yang sedang menerpa pada pengadaan masker tahun anggaran 2020. Terlebih, ada satu pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial LS yang telah ditetapkan tersangka.
Atas peristiwa itu, Sekretaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, pihak pimpinan eksekutif harus menemui 20 pejabat Dinkes yang mengundurkan diri dengan jaminan memberikan perlindungan aman. Kecemasan yang sedang dialami pejabat di Dinkes Banten wajib digali. Pihaknya yakin pasti ada hal besar yang ingin ungkapkan, didengar dan ditindaklanjuti.
“Kami berharap pimpinan dapat menemui 20 pejabat Dinkes tersebut. Beri mereka rasa aman dan perlindungan. Serta kita dapat hadapi persoalan hukum yang mendera Dinkes dengan penuh rasa kebersamaan dan menjunjung tinggi serta tetap menghormati proses penegakan hukum,” katanya, Senin (31/5/2021).
Ia mengaku belum mengetahui betul suasana kebatinan secara utuh yang sedang terjadi di Dinkes Banten. Aksi pengunduran diri dari 20 pejabat eselon III dan IV sangat mengejutkan, seperti ada suasana yang sangat dramatis dan mencekam.
“Harus diambil solusi tanpa mengorbankan siapapun. Kalau satu dua yang mundur, mungkin tidak semencekam ini. Harus ada solusi bagi para pejabat yang mundur agar kembali nyaman bekerja dan mengurungkan niatnya untuk mundur. Karena pilihan mundur mereka tentu sangat kuat alasannya. Jadi tidak gampang untuk memberikan komentar. Penanganannya harus cepat, hati-hati dan bijaksana,” tuturnya.
Ia menyebutkan, pimpinan eksekutif harus memiliki solusi yang bijaksana dalam menghadapi persoalan ini. Mengingat, aspek pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan tetap bisa dijalankan secara efektif.
“Sebab ada sektor pelayanan di Dinas Kesehatan. Teman-teman di RSUD Banten perlu diambil langkah agar pelayanan rumah sakit tetap berjalan baik. Mengingat rumah sakit ini UPT Dinas Kesehatan juga. Kami juga menghimbau semua pemangku kepentingan di RSUD agar tetap fokus melakukan pelayanan,” ungkapnya. (son)
