INDOPOSCO.ID – Provinsi Sulawesi Tenggara siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA Summit 2021. Sulawesi Tenggara memastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik dan benar. Sehingga persoalan pertanahan dan tata ruang di Indonesia paling tidak sekian persen bisa teratasi sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang yang berlaku.
“Rapat yang kita lakukan hari ini untuk memastikan kami siap untuk melaksanakan kegiatan GTRA Summit Tahun 2021 dan kami pastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik dan benar sehingga persoalan pertanahan dan tata ruang di Indonesia paling tidak sekian persen bisa teratasi sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang yang berlaku,” kata Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi saat bertemu dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra di Rumah Jabatan Gubernur, Kota Kendari, Selasa (25/5/2021)
Acara GTRA Summit 2021 ini rencananya dilaksanakan pada September atau Oktober. “Harapannya Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden bersedia hadir dalam GTRA Summit 2021 di Wakatobi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil BPN Surya Tjandra mengatakan, demi keberhasilan pelaksanaan GTRA Summit Tahun 2021 dibutuhkan kerja sama yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta pemahaman masalah yang mendalam.
“Saya kira kombinasi itu yang dimiliki oleh Pak Gubernur dan teman-teman di Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkapnya.
Surya menambahkan, Kementerian ATR/BPN siap menyediakan fasilitas dan sarana komunikasi dengan Kementerian/Lembaga lain di tingkat pusat.
“Nanti saya akan coba koordinasi dan konsolidasi dengan teman-teman kementerian terkait. Kita perlu merumuskan masalahnya dengan matang, supaya dapat menemukan peluang untuk menciptakan suatu sistem bisnis proses yang seamless, lengkap dan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya bagi masyarakat adat dan tradisional seperti yang bisa kita temukan di Sulawesi Tenggara ini,” ujarnya.
Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tenggara Elias Tedjo mengatakan, persiapan yang sedang dilakukan saat ini, yaitu membentuk kelompok-kelompok kerja internal dalam rangka mencari isu-isu yang terkait dengan permasalahan pertanahan dan tata ruang untuk dibahas dalam acara GTRA Summit Tahun 2021.
“Beberapa isu yang kita kluster diantaranya terkait persoalan ketidaksinkronan Tata Ruang, Izin Usaha Pertambangan, Kehutanan dan Hak Atas Tanah, lalu isu penataan aset di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penataan akses bagi masyarakat adat, tradisional dan lokal di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil. Isu-isu itu terkait dengan Agraria tetapi memiliki pengaturan yang tersebar di setiap Kementerian/Lembaga, nah permasalahan itu yang kita tuangkan di GTRA Summit 2021,” ujar Elias yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Dia menambahkan, Kabupaten Wakatobi itu ibaratnya seperti miniatur permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, selain sebagai provinsi kepulauan juga menggambarkan permasalahan yang bukan kepulauan juga.
“Output-nya kita berharap ada Deklarasi Wakatobi untuk menyelaraskan tata ruang kaitannya dengan perizinan dalam rangka penguatan hak masyarakat dan akses masyarakat terhadap perekonomian sebagai tindak lanjut pelaksanaan UUCK dengan turunannya,” terang Elias. (arm)
