INDOPOSCO.ID – Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menilai permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo S Prabowo agar menarik Ketua KPK, Komjen Firli Bahuri kembali ke institusi kepolisian tak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.
Ahmad mengatakan, peraturan perundang-undangan telah mengatur perihal pemberhentian pimpinan lembaga antirasuah tersebut. “Semuanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-undang KPK,” kata Ahmad seperti dikutip Antara, Rabu (26/5/2021).
Menurutnya, pasal 32 UU Nomor 30/2002 tentang KPK itu menyebutkan pimpinan KPK dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian sesuai pasal itu, juga dapat diberhentikan jika berakhir masa jabatan, melakukan perbuatan tercela, menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.
“Oleh karenanya, jika pemberhentian pimpinan KPK dengan pola menarik dari KPK, dalam hal ini sesuai latar belakang misalnya sebagai polisi, kemudian ditarik Kapolri, secara prosedural tidak sesuai dengan pasal 32 tadi,” kata dia.
Dengan kata lain, menurut dia, ada hal yang perlu diperhatikan jika harus memberhentikan pimpinan lembaga antirasuah itu. “Tidak semata-mata komitmen memberantas korupsi, tetapi juga harus sesuai prosedur yang benar,” ujar Suparji.
Sebelumnya, peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyampaikan ICW ingin bertemu dengan Listyo Sigit Prabowo untuk meminta penarikan dan pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua KPK karena banyaknya kontroversi yang dilakukannya selama menjabat sebagai Ketua KPK. (wib)
