KORAN INDOPOSCO – Pemerintah dan sejumlah pihak mendesak lembaga pemerintah yang berwenang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Soalnya, kehadiran regulasi itu sudah sangat urgen atau mendesak dan diyakini dapat mengurangi dampak peretasan serta penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Ini mengingat belum lama sebesar 279 juta data pribadi pengguna layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan. (*)
