INDOPOSCO.ID – Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus belajar pengelolaan data yang baik. Dengan disiplin dan tidak hanya memiliki sertifikasi pengelolaan data saja.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pakar Keamanan Teknologi Alfons Tanujaya melalui gawai, Sabtu (22/5/2021).
Ia mengatakan, dengan standarisasi pengelolaan data yang dimiliki BPJS Kesehatan, semestinya kebocoran data bisa diketahui dalam waktu singkat.
“Klaim BPJS Kesehatan, mereka sudah memiliki standar ISO 27001. Standar ini sudah bagus, jadi dalam waktu tidak lama akan tahu penyebab kebocoran data,” terangnya.
Ia memprediksi dengan jumlah kebocoran data yang tidak sedikit, kasus ini sudah berlangsung lama. Dan tentu sudah di tangan banyak orang.
“Data yang kami dapat, 1 juta itu nomor dari peserta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, kebocoran data kependudukan bisa disalahgunakan untuk pembuatan Kartu tanda penduduk (KTP) asli tapi palsu (Aspal). KTP Aspal ini bisa saja disalahgunakan, misalnya pada pinjaman online (Pinjol).
“KTP ini palsu tapi datanya asli. Dan bisa saja disalahgunakan untuk pinjaman online atau akun bodong di bank yang berpotensi pada kejahatan siber (cyber crime) lainnya,” bebernya. (nas)
