INDOPOSCO.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa setiap tahun warga Jabar yang melakukan mudik sekitar 6 juta orang.
Namun, pada tahun ini ada sekitar lebih dari 5,9 juta orang tidak pulang ke kampung halaman akibat ada penyekatan di sejumlah titik oleh petugas kepolisian.
Ridwan Kamil mengapresiasi warga Jabar yang rela menunda mudik demi mencegah lonjakan kasus Covid-19. Ia menyebutkan bahwa sejauh ini 99 persen warga Jawa Barat tidak mudik ke kampung halaman jelang Idulfitri.
“Di Jawa Barat relatif kondusif. Jadi ada sekitar 99 persen itu tidak mudik,” katanya di posko penyekatan mudik kawasan Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (10/5/2021).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menjelaskan petugas gabungan Polri dan TNI serta dinas terkait sudah memutar balik sedikitnya 60 ribu kendaraan dalam dua hari terakhir.
Jumlah tersebut didapat dari sekitar 130 ribuan kendaraan yang diperiksa dalam penyekatan yang dilakukan petugas.
“Yang sudah dipaksa putar balik selama dua hari sekitar 60 ribuan dari 130-an ribu kendaraan yang kita razia. Jadi kalau ada bocor-bocor, feeling saya di bawah 60 ribu,” kata Kang Emil.
“Kalaupun itu (terjadi) terhadap 6 juta yang biasa mudik itu hanya satu persen, berkurang menjadi 99 persen sesuai dengan aturan pemerintah,” sambungnya
Kang Emil mengapresiasi kepatuhan masyarakat di Jabar dalam menaati aturan larangan mudik jelang hari raya Idulfitri 1442 Hijriah. Adapun pemerintah sudah mengeluarkan aturan pelarangan mudik sepanjang 6-17 Mei sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.
“Oleh karena itu saya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada masyarakat 99 persen itu yang menaati aturan dan imbauan dari pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Kang Emil menyebut pihak kepolisian juga telah menahan sejumlah orang yang diduga memprovokasi masyarakat untuk melakukan mudik tahun ini.
“Pihak kepolisian juga sudah menahan beberapa provokator secara online menyebarkan perlawanan yang melanggar aturan terkait UU Kesehatan Kekarantinaan yang menjadi patokan kita melakukan pelarangan mudik,” pungkasnya. (dam)
