INDOPOSCO.ID – Digitalisasi merupakan sebuah strategi atau kunci utama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap dapat bertahan dan bangkit di masa pandemi Covid-19. Salah satu yang menjalankan program digitalisasi UMKM di tanah Air ini adalah PT Bank DKI Jakarta.
Pemimpin Divisi Komunikasi Bisnis Bank DKI, Edy Supriyadi mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak kepada debitur Bank DKI. Tercatat, ada 42,8 persen debitur kredit mikro yang terdampak dengan jumlah baki debet terdampak mencapai 55,2 persen. Adapun debitur kredit ritel terdampak sebanyak 29 persen dengan jumlah total baki debetur terdampak sebesar 38,2 persen.
Edy mengatakan, Bank DKI memberikan beberapa alternatif relaksasi bagi debitur yang terdampak, termasuk bagi UMKM.
“Relaksasi itu, antara lain penangguhan pokok pinjaman, penurunan suku bunga, dan penambahan tenor,” kata Edy dalam webinar Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta yang membahas digitalisasi UMKM, Senin (10/5/2021).
Adapun salah satu misi Bank DKI adalah mendukung pertumbuhan Jakarta melalui pengembangan UMKM serta kemudahan bertransaksi dan mewujudkan sistem transaksi nontunai. Salah satu program yang dijalankan adalah penerapan digitalisasi terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima.
Sementara, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan, keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Dengan jumlahnya yang mencapai 64 juta, UMKM telah berkontribusi sebesar 63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 96,99 persen tenaga kerja.
Ia mengatakan, pandemi Covid-19 memang memiliki efek yang luar biasa. Pembatasan kegiatan masyarakat menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan, serta perilaku konsumen pun berubah dengan lebih banyak bertransaksi secara digital.
“Banyak UMKM ‘TKO’ di ronde pertama pandemi. Dari pengamatan kami, beberapa UMKM yang dapat bertahan adalah yang mampu beradaptasi terhadap perubahan prilaku masyarakat dan memasuki ekosistem digital,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, Pemprov DKI menjalankan program bernama digitalisasi Jakpreneur dan Dinas KPKP merupakan salah satu dari tujuh dinas pengampu Jakpreneur. Jumlah Jakpreneur binaan Dinas KPKP mencapai 7.387 orang. Adapun pada tahun berjalan saat ini, jumlahnya sebanyak 3.171 orang
“Jakpreneur binaan juga didorong untuk masuk ke sistem e-Order yang dibuat Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI. Sudah ada sekitar 150 Jakpreneur binaan yang sudah bergabung pada sistem e-Order,” katanya.
Sementara, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyampaikan, DPRD DKI juga telah melakukan berbagai hal untuk membantu pengembangan UMKM DKI Jakarta, salah satu programnya adalah Jakwifi. Selain itu, ada juga program Jakpreneur kolaboratif dengan menggandeng perusahaan swasta, startup dalam pengembangan ekonomi digital.
Ia berharap pemerintah terus melakukan program yang berpihak kepada UMKM, salah satunya adalah akses terhadap lembaga keuangan, serta mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM.
“Saat ini aksesibilitas UMKM ke lembaga keuangan masih rendah,” pungkasnya. (arm)
