INDOPOSCO.ID – Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait mekanisme pembayaran tunjangan hari raya (THR) merupakan turunan dari undang-undang (UU) Cipta Kerja. Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo melalui gawai, Sabtu (8/5/2021).
Ia menuturkan, keterlambatan pembayaran THR, maka perusahaan akan dikenakan sanksi denda sebesar 15 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan. Dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyerahkan SE tersebut kepada seluruh kepala daerah.
“Benar. Dalam SE diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan dialog bipartit apabila perusahaan tidak bisa membayar THR,” katanya.
Menurut Rahmad, pandemi telah berpengaruh signifikan pada perekonomian industri. Yang menyebabkan banyak industri yang gulung tikar.
“Bagaimana mau membayar THR? Sebagai besar perusahaan bahkan tidak sanggup membayar gaji penuh. Maka dalam UU memberikan ruang untuk pengusaha dan pekerja melakukan kesepakatan mengenai pembayaran THR,” terangnya.
Dia mendorong agar THR yang menjadi hak pekerja untuk dibayar oleh pengusaha. Kendati di perjalanan ada kendala, maka kesepakatan dialog menjadi solusi yang terbaik dalam hubungan industrial.
“Kami tetap mendorong apa yang jadi hak pekerja harus dibayar pengusaha. Kalau kemudian nilai atau jumlah THR tidak sesuai, kami ingin celah dialog antara pengusaha dan pekerja menjadi solusi,” ujarnya. (nas)
