INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kinerja jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Apresiasi ini diberikan dalam acara rapat koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Bali yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Denpasar, Rabu (28/4/2021).
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs Dewa Made Indra, M.Si, dihadiri oleh Sugeng Basuki, Kepala Satgas V.1 Dit. V Korsup KPK yang juga menjadi sebagai narasumber, serta diikuti oleh Inspektorat Daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, serta para Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Bali atau yang mewakili.
Dalam kesempatan itu, KPK mengapresiasi kinerja Pemda dan BPN Bali dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain dalam hal sertifikasi tanah aset Pemda.
Untuk itu, dalam rangka mempertahankan kinerja dimaksud, dalam Rakor ini dibahas beberapa dinamika terkini di masing-masing daerah, dan langkah-langkah penanganan serta percepatannya yang dilakukan.Antara lain, melalui program pemasangan tanda batas dan papan nama atau plang pada aset berupa tanah yang belum dibangun.
Kakanwil BPN Bali, Rudy Rubijaya beserta jajaran Kantor Pertanahan se-Bali menyambut baik upaya percepatan pensertifikatan tanah aset ini.
“Selain mengamankan, memberikan kepastian hukum dan mencegah permasalahan pada tanah aset, upaya percepatan ini juga bersinergi dengan program Pemerintah untuk memetakan dan mensertifikatkan setiap bidang tanah di seluruh pelosok tanah air melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ujar Rudy.
Menurut Rudy, tahun 2020 lalu pihaknya berhasil melakukan sertifikasi lahan sebanyak 3 ribu bidang yang tersebar di sejumlah kota dan kabupaten di Pulau Dewata tersebut.
”Alhamdulilah tahun 2020 lalu kami berhasil melakukan sertifikasi lahan sebanyak 3000 bidang, melalui program legalisasi aset dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” terangnya.
Ia mengharapkan,tahun ini capaian dalam sertifikasi dan pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) akan lebih ditingkatkan lagi,dengan pemenuhan kelengkapan berkas yang sesuai ketentuan.” Bulan Juni akhir mendatang, diharapkan sertifikasi tanah aset sudah banyak terselesaikan,” tukasnya. (yas)
