INDOPOSCO.ID – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Dewan Pers (DP) sepakat untuk mengembangkan Sistem Kompetensi Kerja Nasional di bidang pers. Hal itu disampaikan Ketua BNSP Kunjung Masehat dan Ketua Dewan Pers Muhammad Nur dalam audiensi yang dilakukan di Ruang Rapat BNSP, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Acara audiensi tersebut dihadiri Ketua DP Muhammad Nuh, Wakil Ketua DP Hendry Ch Bangun, Ketua Komisi Pendidikan DP Jamalul Insan, sedangkan dari BNSP antara lain Ketua BNSP Kunjung Masehat, Wakil Ketua BNSP Miftakul Aziz, dan para anggota BNSP.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10/2018 tentang BNSP dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi, BNSP memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja tersebut juga diatur dalam Undang-Undang (UU) No 13/2003 bahwa BNSP diberikan amanah untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk memastikan kompetensi seseorang yang didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja.
“Dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja, BNSP memberikan lisensi kepada LSP agar mereka dapat melaksanakan proses Sertifikasi Kompetensi Kerja,” ujar Kunjung dalam rilis yang diterima indoposco.id.
Dalam hal ini, Wakil Ketua BNSP Miftakul Aziz mengatakan bahwa BNSP akan memberikan lisensi kepada LSP yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pers atau Kominfo untuk melakukan Sertifikasi tersebut.
Meski begitu, Aziz menegaskan, segala hal terkait pers merupakan kewenangan Dewan Pers, sehingga pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang pers akan terus dikoordinasikan dengan Dewan Pers.
Hal tersebut karena berdasarkan UU No 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers diamanatkan untuk membina dan mengawasi Insan Pers agar terciptanya kemerdekaan Pers.
Maka dari itu, BNSP sebagai lembaga yang diberikan amanat untuk melaksanakan Sertifikasi Profesi Nasional perlu bersama-sama dengan Dewan Pers untuk mengembangkan Sistem Sertifikasi Kerja Nasional di Bidang Pers.
Ketua DP M. Nuh mengatakan, Sertifikasi Kompetensi di bidang pers tidak akan pernah berhenti karena ilmu akan terus-menerus berkembang. Dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja, pelatihan secara berkelanjutan adalah hal mutlak yang harus dilakukan agar kompetensi wartawan tidak expired. Maka dari itu, DP dapat mengembangkan berbagai perangkat yang dibutuhkan dalam Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional bersama BNSP.
Sebelumnya, DP telah memiliki Sertifikasi Kompetensi dan Uji Kompetensi khusus bagi wartawan Indonesia dalam bentuk Sertifikasi Profesi Wartawan yang dilakukan melalui berbagai pelatihan yang dipayungi DP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas wartawan Indonesia.
Adapun Kunjung menyatakan, Standar Kompetensi yang telah dimiliki DP itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di bidang pers.
Hingga saat ini pun, DP telah memiliki 18 penguji aktif untuk menguji Uji Kompetensi Wartawan. Menurut Miftakul Aziz, penguji tersebut nantinya dapat disertifikasi secara nasional sebagai Asesor Kompetensi. Dalam hal ini, BNSP memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang pers asal sesuai dengan aturan perundangan yang ada.
”Masyarakat perlu tahu bahwa BNSP dan DP memiliki semangat dan itikad baik untuk mengembangkan Sistem Sertifikasi Nasional bagi insan pers,” ujar Aziz.
Dalam acara audiensi tersebut, hadir pula rekan-rekan media dari RTV, Inews, TV One, Kompas TV, Tempo, Republika, Wartakota dan media lainnya. Sementara itu, BNSP dan Dewan Pers akan melakukan pembahasan teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional di bidang pers ini. (nas/aro)
