INDOPOSCO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat diintervensi terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok yang sedang diusut. Hal tersebut menyusul permintaan kuasa hukum Sandi, Razman Arif Nasution yang meminta agar Wali Kota Depok Mohammad Idris diperiksa.
Juru bicara Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengungkapkan, kejaksaan bebas dari segala intervensi dalam mengusut suatu kasus.
“Yang bisa memanggil adalah kita (kejaksaan). Jadi, yang mengetahui kapan seseorang akan dipanggil adalah kita. Jangan desak kita atau intervensi karena yang mengetahui materi adalah kita. Jadi kita tahu kapan dan seperti apa seseorang itu diperlukan untuk dipanggil memberikan keterangan,” ucap Herlangga yang juga menjabat Kepala Seksi Intelijen, Rabu (21/4/2021).
Mantan ajudan Wakil Jaksa Agung itu mengaku, belum dapat memastikan apakah akan memanggil Wali Kota atau tidak. Akan tetapi, ia memastikan kalau pihaknya bakal terus bekerja untuk mengungkap kebenaran.
“Belum sampai ke sana (Wali Kota) karena saat ini belum ada perkembangan mengarah ke Kepala Dinas maupun Wali Kota,” imbuhnya.
Diketahui hingga kini sudah ada 16 orang yang diminta klarifikasi terkait dugaan kasus tersebut. Mereka ialah pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan itu.
“Jadi tidak hanya di Damkar. Pokoknya siapa saja yang kita anggap mengetahui permasalahan. Bagaiman bisa melakukan pemanggilan ya otomatis dari keterangan-keterangan orang yang sebelumnya dipanggil,” ujarnya.
Pada hari ini, ada tiga orang yang diminta klarifikasi. Klarifikasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data dan keterangan dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan yang dilaporkan. “Hari ini ada tiga orang dipanggil. Ada dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok juga,” pungkasnya. (ter)
