INDOPOSCO.ID – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu sinergitas antarlembaga dan pemangku kepentingan guna memperkuat tata kelola.
Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas Sri Yanti dalam webinar yang dipantau di Jakarta, Rabu (21/4/2021), menyebutkan masih ada egosektoral di antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia.
“Begitu banyak pemangku kepentingan, tapi belum ada sinergitas sehingga diperlukan sinergi guna meningkatkan dan perkuat tata kelola,” kata Sri Yanti seperti dilansir Antara, Rabu (21/4/2021).
Sinergitas tersebut termasuk dalam kerangka pendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Selain itu, kerangka regulasi juga memerlukan penajaman peran pemerintah daerah dalam pengelolaan perikanan.
Di samping itu kerangka pendanaan juga memerlukan mekanisme pembiayaan untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. “Sumbernya bisa berbagai macam, bisa investasi pemerintah, dunia usaha, filantropi, maupun creative finance,” kata dia.
Menurut Sri Yanti, usaha perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh armada kecil hingga menengah yang mencapai 99 persen. Sementara untuk perikanan budi daya juga masih perlu ditingkatkan untuk membantu program pengentasan stunting dengan memanfaatkan ikan sebagai sumber protein yang dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia.
“Isu lainnya pangsa ekspor Indonesia dibanding pasar dunia masih kecil, yaitu tiga persen. Isu mutu dan produk perikanan juga berdampak pada akses pasar penerapan perikanan berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan belum terapkan good governance,” kata dia.
Produksi perikanan tangkap tahun 2020 di Indonesia sebanyak 7,7 juta ton, sementara produksi perikanan budi daya mencapai 15,46 juta ton. Sedangkan untuk ekspor perikanan tahun 2020 mencapai 5,2 miliar dolar AS. (bro)
