INDOPOSCO.ID – Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, tahapan pemilihan presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dimulai Juli 2022 atau 20 Bulan sebelum pencoblosan pada Maret 2024.
“Ambang batas Pemilihan Presiden atau Presidential Threshold adalah 20 persen kursi DPR RI atau setidaknya 115 kursi DPR RI,” ujar Ketua Deklarasi Presiden 2009 Capres dan Cawapres Megawati – Prabowo, Mochtar Mohamad dalam keterangan, Senin (19/4/2021).
Tentu saja, menurut Mochtar, Pilpres 2024 nanti bisa mempengaruhi perolehan kursi parlemen, baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bahkan mempengaruhi pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota karena pengaruh ekor jas.
“Dipastikan masing-masing partai koalisi akan berebut memaksakan kadernya menjadi Capres atau Cawapres. Karena pengaruhi ekor jas itu yang akan berdampak pada perolehan kursi di parlemen,” katanya.
Ia menyebut, partai yang mengusung kader dalam Pilpres 2024 dipastikan lolos parliamentary threshold, atau ambang batas untuk dapat masuk ke parlemen. Sementara partai yang tidak mampu mengusung kader dalam Pilpres 2024, menurutnya, berpotensi besar untuk tidak lolos Parliemntary Treshold.
“Jika kita melihat perkembangan politik hari ini, maka arah koalisi pilpres dapat teridentifikasi pada 4 poros gravitasi politik,” terangnya.
Di poros Teuku Umar (Megawati Soekarno Putri), dikatakannya, PDI Perjuangan dengan 128 kursi di DPR memenuhi persyaratan pencalonan presiden. Tentu Capres dan Cawapres dari PDI Perjuangan ditentukan oleh ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Poros Teuku Umar akan menjadi gravitasi utama pada gelaran pilpres 2024,” ucapnya.
Lalu, dikatakan Mochtar, poros Hambalang (Prabowo Subianto) harus melakukan koalisi dengan partai lain untuk mencalonkan pasangan capres. Karena hanya memiliki 75 Kursi di DPR RI. Melihat kemesraan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 50 kursi di DPR, menurutnya, bisa saja mereka melakukan koalisi.
“Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun bisa bergabung dengan proros Hambalang, apalagi ada kedekatan Sandiaga Uno dan Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa,” katanya.
Koalisi ketiga partai tersebut, lanjut Mochtar, menghasilkan 144 kursi. Dari ketiga Partai tersebut, menurutnya, akan muncul nama Capres dan Cawapres seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Suharso Manoarfa, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
“Tidak menutup kemungkinan PPP bisa saja bergeser dengan poros Teuku Umar, karena kedekatan Megawati dengan Suharso Monarfa,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, untuk Poros Cikeas (SBY) telah mempersiapkan putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres atau cawapres di 2024 nanti. Namun saat ini partai Demokrat hanya memiliki 54 kursi di DPR, mereka harus melakukan koalisi dengan partai lain. Partai yang sangat mungkin bersama dengan poros Cikeas adalah Partai Amanat Nasional (PAN).
“Faktor Hatta Rajasa yang berbesanan dengan SBY bisa menjadi koalisi yang terus berulang pada setiap pilpres. Dan saat ini PAN memiliki 44 Kursi di DPR. Jadi tetap membutuhkan 1 partai lagi untuk memenuhi ambang batas pencalonan capres,” ujarnya.
Ia menyebut, poros ini bisa saja menjadi perhatian Cak Imin (Muhaimin Iskandar) sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Apalagi ada kedekatan Cak Imin dengan SBY pada masa dualisme PKB.
“Jika PKB yang memiliki 54 Kursi bergabung, maka poros Cikeas memiliki 152 kursi (Demokrat, PAN, PKB). Dan nama Capres dan Cawapres yang kemungkinan besar muncul dari poros ini adalah AHY, Hatta Rajasa atau Zulkifli Hasan, Cak Imin dan Erik Tohir juga bisa masuk pada poros ini,” imbuhnya.
Untuk Poros Brawijaya (Jusuf Kalla), menurutnya, diisi oleh Partai Golkar yang memiliki 85 kursi di Parlemen. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih menjadi poros pilpres tahun 2024. Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pertimbangan terbentuknya poros baru.
“Apabaila Nasdem bergabung maka poros ini memiliki 144 kursi. Dan nama utama yang mencuat adalah JK, Airlangga Hartarto hingga Anies Baswedan,” katanya.
“Ridwan Kamil juga bisa menjadi calon dari Partai Golkar, karena dia ketua Kosgoro yang merupakan sayap Partai dari Partai Golkar. Kemudian nama yang terus muncul pada setiap poros adalah Menteri BUMN Erick Thohir,” imbuhnya. (nas)
