INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, tindak pidana korupsi (Tipikor) harus diberantas. Caranya dengan melakukan pencegahan dari hulu ke hilir. Tipikor, menurutnya adalah kejahatan. Seperti tertuang dalam UU Nomor 31/1999 dan UU Nomor 20/2021.
“Ada hak rakyat yang tidak terpenuhi. Ini menyebabkan pembangunan nasional terganggu, mutu layanan kesehatan dan mutu pendidikan terganggu hingga tujuan nasional juga terganggu,” ungkap Firli Bahuri dalam acara daring, Selasa (13/4/2021).
Ia mengatakan, KPK komitmen memberantas Tipikor dengan tiga cara. Yakni melalui pendidikan masyarakat, pencegahan di berbagai sistem dan penindakan.
“Dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2021-2022 ada 3 fokus. Dan itu menjadi daya ungkit pencegahan korupsi, dari perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan dan fokus reformasi biro dan penegakan hukum,” bebernya.
Ia menyebut, peran kepala daerah sangat penting. Dengan melakukan program dan kebijakan yang mengusung visi dan misi tujuan negara. Karena kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat.
“Gubernur punya andil besar untuk menjamin stabilitas dan keamanan. Apabila tidak, ini bisa menganggu pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, tugas Gubernur juga menjamin keselamatan masyarakat. Dan menjamin pertumbuhan ekonomi. “Gubernur juga harus menjamin kepastian investasi, dengan tidak mempersulit atau meminta fee,” ucapnya. (nas)
