INDOPOSCO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan segera melakukan reshuffle kabinet setelah DPR RI menyetujui pengabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pembentukan Kementerian Investasi pada Rapat Paripurna, Jumat (9/4/2021) kemarin.
Pengamat Komunikasi Politik M. Jamiluddin Ritonga menegaskan, momentum tersebut sebaiknya digunakan Jokowi untuk mengganti Nadiem Makarim. Sebab, selama memimpin Kemendikbud, belum ada gebrakan yang membanggakan. Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga, menurutnya, menginginkan Nadiem di reshuffle.
Bergabungnya Kemenristek ke Kemendikbud, menurut Jamiluddin, Nadiem semakin tak mampu memimpin kementerian tersebut. Padahal melalui penggabungan tersebut, diharapkan riset akan semakin berkembang di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi.
“Kapasitas Nadiem tak cukup mumpuni menangani riset di pendidikan tinggi,” katanya.
Karena itu, dikatakannya, Jokowi sebaiknya mencari sosok yang tepat agar penggabungan dua kementerian tersebut membuahkan hasil. Bambang Brodjonegoro, menurut Jamiluddin, layak dipertimbangkan untuk mengisi pos tersebut.
Ia menegaskan, selain penggabungan kedua Kementerian, Jokowi juga layak mengevaluasi menteri lainnya yang selama ini kinerjanya dipersepsi publik rendah. Para menteri ini selayaknya ikut di reshuffle.
“Menteri Komuniksi dan Informatika, Johny G. Plate, salah satu yang layak di reshuffle. Menteri satu ini praktis hanya memimpin informatika, sementara komunikasinya diabaikan begitu saja,” katanya.
“Padahal di era pandemi dan resesi ini, seharusnya Kemenkominfo aktif mengkomunikasikan hal itu agar masyarakat mempunyai pemahaman yang utuh. Namun hal itu tidak dilakukan Kemenkominfo,” imbuhnya.
Dia mengingatkan, agar sebaiknya Menkominfo yang baru sosok yang memiliki keahlian komunikasi. Tujuannya agar dapat merancang sistem komunikasi yang sesuai dengan era otonomi daerah.
“Sistem itu hingga saat ini belum ada, sehingga menyulitkan mengalirkan informasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya dalam komunikasi dua arah. Presiden Jokowi butuh sosok berlatar belakang komunikasi,” tegasnya.
Lalu, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, dikatakan Jamiluddin, layak di reshuffle. Moeldoko dinilai sudah tidak layak menduduki posisi tersebut setelah cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat. Hal ini secara langsung telah mengotori lembaga KSP yang seharusnya netral.
“Keberadaan Moeldoko di KSP juga akan membebani Jokowi. Publik akan mempersepsi istana melindungi Moeldoko bila ia tetap bercokol di KSP,” ucapnya.
Dengan direshufflenya Moeldoko, menurutnya, lembaga kepresidenan akan terbebas dari tudingan negatif. Publik akan yakin Jokowi tidak melindungi Moeldoko.
“Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga paling banyak disorot publik. Hasil survei IPO, menteri satu ini justru yang paling dominan diminta responden untuk direshuffle,” ujarnya. (nas)
