INDOPOSCO.ID – Pemerintah terus meningkatkan surveilans Whole Genome Sequencing (WGS). Survailans ini bertujuan untuk memetakan varian Covid-19 yang masuk ke Indonesia serta memperketat proses skrining kedatangan internasional.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, bahwa ditemukannya varian baru Covid-19 bernama E484K yang merupakan mutasi dari varian B117 yang berasal dari Inggris. Sama seperti yang ditemukan pada varian Afrika Selatan dan Brazil serta dinilai lebih menular.
“Terkait dengan mutasi virus, pemerintah juga terus meningkatkan surveilans Whole Genome Sequencing (WGS) untuk memetakan varian Covid-19 yang masuk ke Indonesia serta memperketat proses skrining pada saat WNA dan WNI yang masuk dari luar negeri ke tanah air,” ujar Wiku seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/4/2021).
“Khusus untuk WNI yang akan pulang ke Indonesia atau repatriasi, apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak diimbau menunda sementara kepulangannya di periode ini. Dengan harapan mencegah imported case varian mutasinya,” sambungnya.
Selain itu, Wiku juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya temuan itu, namun tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penularan virus Covid-19.
“Saya harapkan masyarakat tidak panik tapi hendaknya semakin disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas mengingat disiplin ini adalah pertahanan utama kita dalam mencegah penularan virus Covid-19,” ucapnya.
Di samping itu, lanjut Wiku, untuk mencegah penularan di tengah-tengah masyarakat Pemerintah telah resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2021. Perpanjangan kali ini dilakukan selama dua minggu dari tanggal 6 April hingga 17 April 2021.
Dengan penambahan 5 provinsi, maka cakupan PPKM Mikro menjadi 20 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua.
“Harap keputusan ini menjadi perhatian agar pemerintah daerah dapat segera menindaklanjuti Inmendagri ini sehingga di daerahnya masing-masing dapat dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya. (yah)
