INDOPOSCO.ID – Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menandatangani sebanyak 160 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan, skema Sertifikasi Nasional ini ditujukan untuk mewujudkan link and match yang kini menjadi fokus Pemerintah dalam menguatkan pendidikan vokasi (Diksi) guna menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul melalui Sertifikasi Kompetensi.
“Ini sebuah kemajuan yang signifikan. Karena selama ini tidak kebayang. Meskipun, sebelumnya di SMK sudah ada komitmen ini. Tapi masih harus dibenahi di sana-sini,” ujar Kunjung Masehat saat penandatanganan160 Skema Sertifikasi Nasional LSP P1 Pendidikan Tinggi Vokasi Direktorat Kemitraan serta Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Jakarta, Kamis (25/3/2021).
Ia menuturkan, satu skema di setiap kampus atau sekolah tidak bisa menghasilkan lulusan yang sama. Seperti misalnya lulusan bidang pariwisata di sekolah di Yogyakarta dan Bali. “Jadi kita tidak bisa membandingkan satu lulusan dengan lulusan lainnya, meskipun itu satu skema,” katanya.
Kunjung menegaskan, skema yang ada harus terus ditingkatkan. Seperti di sektor pertanian, maritim hingga sektor kontruksi. Karena, memang dibutuhkan agar lulusan pendidikan vokasi link and match dengan dunia industri.”Kalau bisa dari 149 skema yang ada, 6 bulan ke depan harus ditambah. Karena ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri,” ungkapnya.
Karena, dikatakan Kunjung, sejumlah output di dunia pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Seperti kebutuhan di sektor kontruksi misalnya. “Sekarang sudah ada Dirjen Diksi, jadi tantangan kita bagaimana ke depan bisa memberikan jaminan kualitas dari input pendidikan. Jadi tidak hanya pacaran saja, tapi bisa link and match,” bebernya.
Kunjung menyebut, skema sertifikasi menjadi solusi dari program link and match antara pendidikan vokasi dan dunia industri. Sehingga BNSP bisa berkontribusi mewujudkan tenaga kerja yang siap pakai.
“13 kementerian dan lembaga yang memiliki vokasi bisa sinergi untuk pengembangan skema sertifikasi. Agar pendidikan vokasi kita lebih mudah menghadapi tantangan di era digitalisasi ke depan,” ujarnya.
“Apalagi dari 150 politeknik (Poltek), lebih dari separuh memiliki lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan di perguruan tinggi vokasi hampir semua memiliki LSP. Kita harus bisa wujudkan SDM berdaya saing nasional dan internasional,” imbuhnya. (nas)
