INDOPOSCO.ID – Pemerintah mengklaim kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan signifikan tersebut terjadi pada tahun 2020.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, Mahfud MD mengatakan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menurun sebesar 81 persen pada 2020. Adapun total luas wilayah kasus karhutla pada tahun 2019 tercatat hingga 2,6 juta hektar sedangkan tahun 2020 luas wilayah menjadi 296.942 hektar.
“Turun sebesar 82 persen dari yang terjadi pada tahun 2019. Sudah sangat jauh. Mari kita jaga situasi ini karena pemerintah sudah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara,” kata Mahfud dalam Rakornas Penanggulangan Bencana, Jumat (5/3/2021).
Meski karhutla masih terjadi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan pemerintah berupaya mencegah dan menanggulangi karhutla. Langkah pencegahan dan penanggulangan sudah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Hutan.
“Kemarin presiden juga menekankan lagi dicegah. Sekecil apapun, begitu muncul segera diselesaikan sebelum meluas. Sebelum muncul dicegah di tempat-tempat yang rawan (terjadi kebakaran),” tegas Mahfud.
Kemudian mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2020, dia juga menekankan pentingnya upaya pengembalian keadaan seperti semula dari wilayah terdampak karhutla termasuk aspek yang terkait di dalamnya. Bagaimana seluruh komponen kemudian dapat mengembalikan keadaan alam hingga situasi sosial ekonomi masyarakatnya.
“Kalau sudah dicegah yang selanjutnya dilakukan ada pemadaman dan penanganan pascakarhutla. Pengembalian keadaan alam, situasi sosial ekonomi masyarakat itu harus ditangani oleh sebab itu Inpres ini sifatnya komprehensif,” jelasnya.
Selanjutnya, sambung Mahfud implementasi dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana karhutla juga harus diefektifkan. Dia mengingatkan bahwa selain tindak pidana karhutla ada juga tindak administrasi yang mengacu pada penggantian rugi sesuai dengan tingkat kerusakan dari suatu akibat yang ditimbulkan hingga bagaimana pemulihan dan rehabilitasinya.
“Jangan hanya mencegah, memadamkan kemudian melakukan pemulihan situasi, tetapi juga mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran,” pungkasnya. (yah)
