INDOPOSCO.ID – Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mensikapi Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan miras atau minuman beralkohol dari skala industri hingga skala perdagangan eceran dan kaki lima sebagai daftar investasi positif (DPI) di Jakarta, Senin (1/3/2021).
Kebijakan tersebut, menurutnya, telah menciderai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Semestinya, lanjut Jazuli, semua kebijakan pemerintah konsisten dengan pengamalan sila-sila Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
“Terkait sila pertama semua agama melarang minuman keras karena madhorotnya jelas dirasakan. Terkait sila kedua, minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat karena merusak kesehatan fisik, mental, akal, dan pikiran generasi bangsa,” bebernya.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, selama ini miras masuk dalam daftar bidang usaha tertutup, yang artinya terbatas dengan syarat ketat. Dengan ketentuan ini saja pelanggaran penjualan dan peredaran miras terjadi dimana-mana, dan menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan kamtibmas.
“Pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. Persoalan fundamental dan elementer seperti ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Ia mendorong, agar aparat keamanan sebagai penanggung jawab kamtibmas menyajikan data kepada Pemerintah dan kementerian terkait tentang bahaya miras di masyarakat. Bagaimana tingginya tingkat kriminalitas dan gangguan kamtibmas yang disebabkan miras.
“Ini tugas kita bersama. Untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras dan membantu aparat untuk menjaga kamtibmas,” ujarnya. (nas)
