KORAN INDOPOSCO – Kontroversi Undang-Undang (UU) Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akhirnya menarik perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Bahkan pria kelahiran Solo, 21 Juni 1961 itu memberi sinyal agar UU ITE direvisi.
Soalnya, di dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal karet. Artinya pasal yang tidak memiliki tolok ukur yang jelas alias multitafsir. Pasal melar ini dalam implementasinya jelas menimbulkan ketidakadilan, lantaran dapat ditafsirkan sepihak.
