INDOPOSCO.ID – Bak balas dendam, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan balasan dengan melarang saluran televisi Inggris, BBC World News mengudara di Negeri Tirai Bambu. Kebijakan tersebut keluar setelah regulator media Inggris mencabut izin siaran televisi Pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sepekan lalu. Ini diungkap National Radio and Television Administration (NRTA) dalam rilis pada Jumat (12/2/2021)
Menjelang Tahun Baru Imlek, Pemerintah Tiongkok menyebutkan dalam penyelidikan ditemukan bahwa laporan terkait China oleh BBC World News ‘secara serius melanggar’ aturan, termasuk bahwa berita harus ‘jujur dan adil’, yang membahayakan kepentingan nasional China dan menggerogoti persatuan negara.
Dengan demikian, maka BBC tidak memenuhi syarat bagi saluran asing untuk mengudara di China dan permohonan izin untuk mengudara setahun lagi ditolak, tambahnya. Langkah Tiongkok langsung dikecam Menteri Luar Negeri (Melu) Inggris Dominic Raab, sedangkan pihak BBC mengaku ‘kecewa’ terhadap Pemerintah China.
”Keputusan RRT melarang BBC World News di daratan China merupakan pengekangan kebebasan media yang tidak dapat diterima. China memiliki beberapa pembatasan paling parah terhadap media dan kebebasan internet di seluruh dunia, dan langkah terbaru ini hanya akan mencoreng reputasi China di mata dunia,” tegas Raab seperti dilansir Reuters melalui Antara.
BBC World News berbahasa Inggris tidak masuk dalam sebagian besar paket TV di Tiongkok, tetapi tersedia di sejumlah hotel dan perumahan. Dua wartawan Reuters di China menceritakan bahwa saluran BBC terlihat kosong di layar televisi. “Kami merasa kecewa karena otoritas China telah memutuskan untuk mengambil tindakan ini,” tandas BBC.
“BBC merupakan penyiar berita internasional paling terpercaya di dunia dan melaporkan berita dari seluruh penjuru dunia secara adil, netral dan tanpa kekhawatiran atau dukungan,” tambahnya.
Pada 4 Februari 2021, regulator media Inggris Ofcom mencabut izin China Global Television Network (CGTN) setelah investigasi mengungkapkan bahwa izin tersebut disalahgunakan oleh Star China Media Ltd. China mengkritik keputusan itu dipolitisasi dan mengancam bahwa Tiongkok berhak membuat respons yang diperlukan. (aro)
