INDOPOSCO.ID – Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 dinilai mencapai partisipasi pemilih sangat tinggi, yakni 76,09 persen. Tentunya, kerja-kerja penyelenggara ini patut mendapatkan apresiasi.
“Saya kira angka partisipasi tersebut cukup tinggi dibandingkan negara-negara demokrasi lain yang menyelenggarakan pemilu di masa pandemi,” ujar peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada media, Senin (25/1/2021)
Selain partisipasi mencatatkan prestasi, juga terdapat sektor lain yang cukup menggembirakan, yakni penerapan prosedur dalam pelaksanaan pilkada 2020 yang sangat baik.
“Saya kira dari sisi prosedur dan tahapan sudah cukup baik, meski ada sejumlah catatan terkait transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, kualitas data pemilih, netralitas ASN (aparatur sipil negara), serta penegakan hukum terhadap politik uang,” sebutnya.
Selain dari CSIS, tingginya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada 2020 tersebut juga menuai apresiasi dari sejumlah pihak, seperti Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y Kim, dalam kunjungan kehormatannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian beberapa waktu lalu.
“Saya ingin mengucapkan selamat atas suksesnya pemilihan (kepala) daerah yang baru lalu. Sungguh menakjubkan bagi saya kesuksesan tersebut,” ucap Sung Y Kim.
Sebelumnya, Tito mengatakan, angka partisipasi pemilih menjadi salah satu keberhasilan bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Pemilu Amerika Serikat pada November 2020 lalu partisipasi pemilihnya hanya 66,9 persen.
“Mereka (Amerika Serikat) menyampaikan selamat kepada Indonesia. Karena selain pilkada ini tertib saat pemungutan suara, kampanye, voters turn out ini luar biasa bagi mereka. Mereka saja belum bisa mencapai itu,” kata Tito.
Sementara, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang dinilai sukses.
“Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, partai politik, pasangan calon, TNI/Polri,” pungkasnya. (arm)
