INDOPOSCO.CO – Relawan Jaringan Kerja Rakyat Bersama Jokowi (Jangkar Bejo) mendesak agar pembenahan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pandeglang segera dilakukan.
“Banyak data UMKM di Pandeglang yang overlap. Sehingga itu menyebabkan kesulitan dalam penyaluran bantuan dan pemberdayaan UMKM dan tidak efektif. Banyak penerima UMKM orangnya itu-itu aja, mereka yang dekat dengan kepala desa atau birokrasi,” ujar Ketua Relawan Jangkar Bejo Provinsi Banten, Mohamad Rohim kepada INDOPOSCO.ID, Minggu (24/1/2021).
Rohim menyatakan pendataan UMKM yang persial diperparah oleh buruknya kualitas pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal inilah yang membuat banyaknya pelaku usaha yang tidak terdaftar sebagai UMKM, akhirnya masuk kelompok ini.
Rohim menyebut, untuk mengantisipasi carut marutnya persoalan data tersebut, pihaknya mendorong agar penerimaan UMKM di Kabupaten Pandeglang dievaluasi total.
“Perbaikan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan lembaga pemberdayaan UMKM. Sehingga bisa dikawal ketat.” jelas Rohim.
Dijelaskan, setelah melakukan evaluasi pendataan besar-besaran terhadap database UMKM di Pandeglang barulah bantuan bisa tepat sasaran.
“Pendataan penerima UMKM harus benar-benar ketat, bila perlu libatkan seluruh relawan Jokowi,” ujar Rohim.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kabupaten Pandeglang Dadan Tafif membantah tudingan adanya kecurangan dalam pendataan penerima UMKM di Pandeglang. Pihaknya hanya memfasilitasi data yang telah diajukan oleh Kepala Desa atau Kelurahan, seandainya ingin menanyakan mengenai pendataan itu silakan ke Kelurahan atau Desa.
“Jadi, kalau pendataan itu di Kelurahan dan Desa, mereka yang mendata. Kita dari Dinas UMKM hanya menyetorkan data namanya saja. Silakan datang ke Desa,” tutur Dadan. (Jum)
