Headline

Wapres Tekankan Tiga Transformasi untuk Percepatan Penyederhanaan Birokrasi

INDOPOSCO.ID – Penyederhanaan jabatan struktural yang dilakukan kementerian dan lembaga, sudah mencapai 90 persen pada Februari 2021. Sekitar 39 ribu jabatan setingkat eselon III dan eselon IV sudah dialihkan ke jabatan fungsional. Namun, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah terus melakukan langkah akselerasi untuk menciptakan birokrasi yang fleksibel.

Wapres menjelaskan, jabatan yang sederhana menciptakan birokrasi yang dinamis, gesit, profesional, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat. Birokrasi yang dinamis mempercepat pengambilan keputusan melalui komunikasi yang fleksibel.

“Pelaksanaannya menekankan tiga aspek yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja, dan transformasi jabatan,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin, saat membuka Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021, Kamis (4/3/2021).

Selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Wapres menyimpulkan, pemerintah harus mengambil langkah nyata dan segera untuk mempercepat proses reformasi birokrasi. Kesimpulan itu didapatnya ketika memperhatikan geliat birokrasi pemerintah Indonesia selama masa krisis pandemi Covid-19.

Untuk itu, Wapres Ma’ruf Amin berharap seluruh peserta rakor memiliki kesamaan pemahaman dan pandangan tentang pentingnya mempercepat reformasi birokrasi sejalan dengan perkembangan situasi nasional dan global. “Khususnya terkait dengan munculnya tatanan dan kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 dan pentingnya peran teknologi informasi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan perlu langkah percepatan penyederhanaan jabatan, salah satunya dengan memperkuat landasan kebijakan.

Saat ini, tengah dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan sudah masuk ke dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button