Nasional

Wapres Minta Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi

INDOPOSCO.ID – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), menegaskan pencapaian kemajuan penyederhanaan birokrasi di kementerian serta lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) harus dilakukan evaluasi untuk mengambil langkah berikutnya.

“Kita perlu melakukan evaluasi capaian serta langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ujar Wapres disaat memimpin rapat koordinasi KPRBN melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres, di Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo mengenai reformasi birokrasi, Wapres mengatakan tenggat waktu proses pengalihan jabatan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) harus berakhir pada Juni 2021. Alhasil saat ini evaluasi terhadap proses penyederhanaan birokrasi harus segera dilakukan.

“Arahan Presiden, pada ratas (rapat terbatas) 5 November 2020, batas waktu waktu pengalihan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional yaitu diselesaikan pada Juni 2021. Disaat ini kita telah memasuki minggu kedua bulan Juli,” ujar Wapres pula.

Wapres menyebutkan sampai 30 Juni 2021 telah ada 43.074 struktur di K/L yang telah disederhanakan, yaitu terdiri atas 87 K/L telah selesai, 5 K/L dalam proses serta 7 K/L belum mengusulkan.

Ketujuh K/L yang belum mengusulkan penyederhanaan birokrasi tersebut yaitu Sekretariat Kabinet, Sekretariat Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button