Headline

Wamenkumham Sebut Tiga Pasal UU ITE Multitafsir

INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan Pasal 27, 28, dan 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal-pasal multitafsir.

“Pasal-pasal tersebut tidak memenuhi syarat legalitas,” kata Edward saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik “Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP, UU ITE, dan RUU KUHP” di Semarang seperti dikutip Antara, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, urusan suatu norma untuk memenuhi syarat legalitas harus berpegang pada empat syarat mutlak. Adapun keempat syarat tersebut, pertama tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya; kedua, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis; ketiga, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas; dan keempat, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button