Nusantara

Waduh, ALLIP Endus Ada ‘Dewa Hibah’ di Bantuan Dana Ponpes Tahun 2018

INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALLIP) Udaya Suhada mengendus ada aktor intelektual dalam bantuan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018.

Bahkan pada saat itu, aktor yang patut diduga menjadi pengatur penerima hibah ini, santer dengan sebutan ‘dewa hibah’. Hal itu diungkapkan berdasarkan hasil pengembangan investigasi internal ALLIP, dalam rangka mengungkap tuntas kasus hukum dugaan korupsi hibah Ponpes.

Setidaknya, muncul tiga inisial yang telah dikantongi Uday Suhada. Mereka adalah WL, AS dan DK. Terkait hasil investigasi terbaru ini, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

“Setelah kita melakukan pengembangan, investigasi kemana-mana, maka kemudian ada lagi yang belum tersentuh oleh Kejati Banten, pihak-pihak yang patut diduga turut serta tahu terlibat di dalam urusan dana hibah tahun 2018 yakni inisialnya WL dan AS,” katanya saat menjadi narasumber diskusi di salah satu Cafe di Kota Serang, Rabu (26/5/2021).

Dari temuan investigasi, kata Uday, dana hasil aksi kejahatan itu patut diduga digunakan untuk membiayai kontestasi politik Pemilihan Legislatif pada tahun 2019. Dalam dokumen yang dimilikinya, ada tiga Daerah Pilihan (Dapil), yakni calon dari Dapil Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang.

“WL adalah orang Pemprov dan AS waktu itu calon legislatif di Provinsi Banten dari Dapil Kabupaten Lebak, ada juga yang dari Kabupaten Pandeglang serta di Kota Tangerang. Ada dugaan mengalir dana Pileg 2018. Ini ada dugaan yang mengalir ke sana. Saya mendapatkan informasi demikian,” ungkapnya.

“Jadi ini juga patut dimintai keterangan oleh Kejati Banten karena muncul seliweran informasi, dulu itu yang bersangkutan disebut ‘dewa hibah’ tahun 2018. Saya tidak tahu persis 2020 apakah terlibat. Itu masa politik menjelang Pemilu tahun 2019,” terangnya.

Dijelaskan Uday, peran dari ‘dewa hibah’ ini melakukan memonopoli atau mengatur penerima bantuan hibah tersebut. Kejati Banten diminta sigap dan cepat untuk menuntaskan perkara ini.

“Kalau si pihak WL inikan orang Pemprov, pejabat, jadi dia tahu banyak mengatur lembaga-lembaga penerima hibah. Dia menjadi salah satu pengatur pemberian kepada penerima hibah. Tentu tidak sendirian WL, tapi berkolaborasi dengan oknum, ada TKS yang sampai dengan saat ini menghilang dari ramadan lalu, dan idenditasnya DK,” jelasnya. (son)

Sponsored Content
Back to top button