Ketika Kebijakan Ber ‘muatan’ Titipan Nikson Selamatkan Hak Masyarakat | Ngaco bareng Nikson Nababan

INDOPOSCO.ID – Ditariknya Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ke pusat dan provinsi, lewat Undang-Undang No 1 Tahun 2022, membuat Pemerintah Kabupaten dan Kota bagai macan ompong dan loyo, lemas tak ber energi. Bagaimana tidak, pemerintah Kabupaten/Kota hanya menjadi penonton di wilayah kekuasaannya. Keluh-kesah tersebut dijabarkan secara gamblang dan lugas oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan. Sembilan tahun memimpin tanah kelahirannya, diapun tak mampu merealisasikan semua janji-janji politik, setelah kewenangannya sebagai kepala daerah di “kebiri”.