Nasional

Utamakan Pemetaan Kontekstual Papua

INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah fokus menggarap percepatan kesejahteraan di tanah Papua. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama Kementerian ATR/BPN dalam mengambil peran, seperti yang dipaparkan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam wawancara daring, pada Senin (26/7/2021).

Surya Tjandra menjelaskan, ada empat fokus utama dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020, di antaranya Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang mempertimbangkan kontekstual papua; Mendorong kepastian hukum Hak Atas Tanah melalui penataan batas dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan; Pendaftaran tanah ulayat dan adat sesuai hasil inventarisasi masyarakat adat setempat; Fasilitasi pertanahan masalah hukum terkait tanah ulayat; serta Pelaksanaan major project percepatan pembangunan khususnya di wilayah adat Lapago, Jayapura serta Merauke.

Surya Tjandra mengatakan, pihaknya mencoba memulai dari pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua. Menurutnya, menjadi penting sebuah pemetaan spasial dan sosialnya dilakukan terlebih dahulu.

“Hal ini menjadi krusial karena menjadi pondasi langkah-langkah kerja mulai dari perencanaan, ke mana arah tata ruang, potensi hingga bagaimana tantangan yang ada, jangan sampai karena adanya percepatan ini membuat kita gegabah mengambil sikap, terlebih tanah Papua ini memiliki tanah kawasan hutan yang begitu luas. Pembangunan berdasarkan distrik (kecamatan) dan kampung (desa) juga memang yang diharapkan oleh Presiden sesuai Inpres tersebut,” ujarnya.

Seperti halnya yang terjadi pada salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Surya Tjandra, banyak tantangan PTSL di tanah Papua. Tahun ini, pihaknya sedang mengevaluasi kinerja PTSL, sehingga meski terdapat patokan dari pemerintah pusat, namun juga perlu melihat PTSL berdasarkan konteksnya di daerah.

“Tentu mimpi besarnya kan seperti di Inpres itu, yakni pengakuan dan perlindungan dengan jaminan negara terkait masyarakat adat setempat. Jika tidak hati-hati tentu nanti dapat menimbulkan masalah baru,” jelasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button