Ekonomi

Tingkatkan Investasi dan Kegiatan Berusaha di Kawasan Bebas, Bea Cukai Terapkan Kebijakan Baru

INDOPOSCO.ID – Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah melakukan upaya perubahan kebijakan mengenai kelembagaan dan pengelolaan perizinan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yang biasa disebut kawasan bebas atau free trade zone (FTZ). Kebijakan yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB yang merupakan penggabungan dari PP tindak lanjut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Penetapan kebijakan ini juga untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang dibutuhkan di masa pandemi sekarang ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menindaklanjutinya dengan menerbitkan PMK Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai KPBPB. Dalam peraturan inilah peran Bea Cukai dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas barang dari luar dan dalam negeri,” jelas Kasubdit Fasilitas Kawasan Khusus Bea Cukai, Asep Ajun Hudaya pada Kamis (15/07).

Perubahan kebijakan ini, lanjut Asep sangat dibutuhkan oleh pihak pengusaha untuk mendapatkan kelancaran arus lalu lintas barang dan pengembangan bisnisnya, karena di samping kemudahan-kemudahan posedur kepabeanan, dalam perubahan kebijakan ini juga telah mengakomodir kegiatan logistik untuk mengembangkan kawasan bebas, khususnya Batam, sebagai hub logistik. “Sedangkan bagi Bea Cukai kebutuhan dalam perubahan kebijakan ini untuk perbaikan kinerja pelayanan menjadi lebih efisien dan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum baik Bea Cukai maupun pelaku usaha,” ungkapnya.

Ditambahkan Asep, selaras dengan UU Cipta Kerja, kebijakan ini dikeluarkan untuk mendorong daya tarik investor untuk menanamkan modal di kawasan bebas sehingga tercipta lapangan lapangan kerja baru yang pada giliranya akan meningkatkan perekonomian nasional. Perbaikan kebijakan fasilitas fiskal dan prosedur kepabenan di kawasan bebas ini diharapkan bisa menjadikan kawasan bebas sebagai lokomotif dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Adapun tiga pokok pengaturan dalam 34/PMK.04/2021 ialah pertama, menyempurnakan dan mengharmonisasikan peraturan kepabeanan di kawasan bebas dan peraturan kepabeanan yang berlaku secara umum yang sudah mengalami perubahan, seperti ketentuan penyerahan pemberitahuan RKSP/inward manifest/outward manifest dan ketentuan pemeriksaan fisik.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button