Nasional

Tak Laksanakan PPKM Darurat, Kepala Daerah Bisa Dipecat

INDOPOSCO.ID – Kepala Daerah, baik gubernur, wali kota atau bupati, wajib melaksanakan PPKM darurat yang berlaku di Pulau Jawa-Bali. Jika menolak, maka kepala daerah tersebut bisa dipecat.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir. Menurut Zainal, jika ada kepala daerah yang menolak PPKM Darurat bisa diberhentikan diatur dalam Instruksi Mendagri.

“La wong Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri menjelaskan bahwa dia menindaklanjuti arahan Presiden RI yang menginstruksikan agar PPKM darurat Covid-19 di sejumlah daerah. Itu artinya sama saja perintah Pak Jokowi. Sopo sing wani bantah (siapa yang berani membantahnya),” kata dia di Semarang, Senin (12/7/2021) pagi.

Dijelaskan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16/2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 15/2021 menyebutkan sanksinya tidak lagi berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan sebagai kepala daerah, tetapi sampai pemberhentian sebagai kepala daerah.

Ia menilai inmendagri sangat memberatkan kepala daerah. Masalahnya, meski kepala daerah dituntut percepatan penyaluran bansos serta jaringan pengaman sosial berbasis APBD dan dana desa melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), harus tetap dijalankan supaya tidak diberhentikan.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button