Headline

Soal Vaksinasi Berbayar, Begini Saran KPK

INDOPOSCO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi berbayar dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelumnya, pada hari Senin (12/ 7), Ketua KPK Firli Bahuri menghadiri rapat koordinasi (rakor) membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong.

“Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud ( kecurangan), saran tindak lanjut. Saya menyampaikan materi potensi fraud; mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program,” ujar Firli seperti dikutip Antara, Rabu (14/7/2021).

Hadir dalam rakor Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung S. T. Burhanuddin.

Dalam rakor, Ketua KPK juga menyampaikan saran dan langkah-langkah strategis menyikapi potensi kecurangan jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar kepada masyarakat serta vaksinasi selanjutnya. “Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya hanya ingin tidak ada korupsi,” ucap Firli.

Ada enam saran yang disampaikan Firli.

1. KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi.

2. Penjualan vaksin gotong royong kepada individu melalui Kimia Farma meskipun sudah dilengkapi dengan permenkes, menurut KPK berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin (reseller bisa muncul dan lain-lain), efektivitas rendah, dan jangkauan Kimia Farma terbatas.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button