Nusantara

Selamatkan Penyandang Disabilitas dari Jebakan Dunia Maya

INDOPOSCO.ID – “Kuy, kita kopdar (kopi darat)!,” ujar seorang pemuda kepada remaja putri tunarungu ketika mengajak bertemu melalui aplikasi percakapan. Suatu ajakan bertemu yang menyenangkan bagi orang yang sedang jatuh cinta. Sayang, dengan keterbatasannya, pemudi tunarungu tidak sadar potensi jebakan dalam percakapan itu.

Di era digital seperti sekarang, media sosial (medsos) menawarkan perkenalan dengan singkat antara pemuda dan pemudi secara maya. Mereka diperkenankan menonjolkan dirinya dalam laman profil. Sayang, keterangan yang dipasang di media sosial kerap hanya pencitraan yang semu dan memabukkan, demi memikat lawan jenis.

Dan ini sering tidak dipahami penyandang disabilitas yang relatif polos. Berbagai pencitraan dan percakapan membuat mereka mudah dirayu dan dibohongi.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mencatat warga dengan tunarungu dan tunagrahita rentan menjadi korban pelecehan melalui pemanfaatan digital negatif, utamanya media sosial.

“Banyak yang korban pelecehan seksual,” kata Ketua HWDI Jambi Ratumas Dewi dalam diskusi Indonesia Digital Ramah Disabilitas yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Bakti.

Menurut Ratumas, warga tunarungu dan tunagrahita memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa yang digunakan di media sosial, sehingga kerap salah memahami sesuatu.

Umumnya, lanjut dia, penyandang tunarungu hanya memahami bahasa yang baku dalam berkomunikasi di media sosial. Hanya sedikit saja mereka yang memahami bahasa serapan dan bahasa gaul.

Akibatnya, mereka terjebak dalam percakapan yang tidak dipahami dan tidak sadar perbincangan mereka mengarah pada pelecehan seksual.

Kebanyakan penyandang disabilitas juga memiliki keterbatasan pengalaman sosialisasi dan komunikasi dengan orang luar. Hal itu yang membuat mereka lebih rentan tertipu dalam media sosial.

Sejatinya, disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia lain, termasuk dalam memanfaatkan internet.

Hak-hak disabilitas tertuang dalam Convention on the Rights of Person with Disabilities yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19/2011.

UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik juga menyebutkan hak-hak warga yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik.

Kemudahan hidup yang ditawarkan internet semestinya juga dirasakan kaum difabel, seperti pemanfaatan dalam bidang kesehatan, jasa keuangan, pendidikan, perdagangan, dan transportasi.

Sayangnya, teknologi digital memiliki keterbatasan untuk difabel. Ratumas menyebut terdapat sejumlah hambatan khusus bagi penyandang cacat dalam teknologi digital.

Tunarungu misalnya, saat ini masih banyak video yang tidak dilengkapi deskripsi dan bahasa yang digunakan tidak mudah dipahami.

Pada tunanetra, ia menilai “screen reader”, perangkat lunak yang membantu tunanetra membaca tulisan di gawai dan komputer, belum bisa membaca semua gambar dan foto sehingga menyulitkan difabel memahami isi konten yang ditampilkan.

Kemudian, tidak semua aplikasi memiliki fitur pembesar huruf yang memudahkan dan masih banyak konten internet yang menggunakan warna menyolok.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button