Headline

Sanksi Penyeleweng Bansos Diatur Permensos Baru

INDOPOS CO.ID – Staf Khusus Menteri Sosial Luhut Budijarso mengatakan aturan mengenai pendamping sosial, termasuk sanksi apabila melakukan penyelewengan bantuan sosial (bansos), akan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru yang sedang dalam proses revisi.

Hal tersebut menurut Luhut Budijarso untuk memperbaiki kelemahan di lapangan agar tidak ada lagi celah yang dimanfaatkan pendamping sosial.

“Kalau dari kita, langsung diberhentikan, kita akan atur di Permensos yang baru supaya dikembalikan kerugiannya. Kalau masih nggak bisa juga kita serahkan ke hukum,” ucap Luhut seperti dikutip Antara, Rabu (11/8/2021).

Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Luhut, merupakan yang paling rawan ditemukan pemotongan, karena masalah penguasaan kartu ATM oleh pendamping sosial di lapangan atas alasan-alasan tertentu. Dibandingkan dengan BPNT yang bermasalah dalam penyalurannya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button