Nusantara

Rp600 M DBH Macet, Pengamat: Pemprov Banten Egois

INDOPOSCO.ID – Sisa Dana Bagi Hasil (DBH) untuk 8 kabupaten, kota di Provinsi Banten masih menjadi persoalan lantaran masih macet tak kunjung disalurkan. Pembayaran itu diwacakan akan menggunakan APBD Perubahan tahun 2021.

DBH yangbelum tersalurkan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2020. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran yang tersendat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sekira Rp600 miliar lebih.

Pengamat Maha Bidik Indonesia (MDI) Moch Ojat Sudrajat menilai Pemprov Banten egois karena menahan penyaluran DBH untuk 8 kabupaten dan kota. Sebab, hal itu sudah menjadi hak kabupaten, kota. Terlebih, dana itu digunakan Pemprov untuk kegiatan. Padahal Pemprov sudah mendapatkan hak dari DBH itu.

“Stetmen BPKAD selalu berubah, (DBH) buat refocusing dan kegiatan. Enak banget provinsi ngadain kegiatan tapi duitnya untuk kabupaten, kota. Maaf ya, saya rasa egois,” katanya saat jadi narasumber di diskusi Koekoet, Senin (15/3/2021).

Ia menerangkan, pembagian DBH sudah menjadi tanggung jawab Pemprov untuk disalurkan kepada delapan kabupaten, kota. Yang menjadi persoalan, Pemprov selalu mengklaim dana itu ada, namun pada faktanya penyaluran DBH tersendat.

Menurutnya, ada dua alasan yang selalu jadi dalih ihwal tersendatnya DBH, yakni dilakukan refocusing dan tertahan di Bank Banten. Padahal secara aturan, pihaknya tidak menemukan aturan DBH dibolehkan untuk refocusing.

“Bulan Juli sampai November (2020) belum disalurkan, bulan Desember bisa tersalurkan triwulan pertama 2021. Yang menarik dari bulan Juli karena RKUD (Pemprov dialihkan dari Bank Banten ke BJB) sudah dipindahkan. Tidak seperti dari Januari (2020). Mungkin digunakan untuk operasional atau apalah,” terangnya.

Ia mempertanyakan status DBH yang belum tersalurkan secara administrasi. Jika sebagai hutang, maka harus ada MoU sesuai Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah.

“Makanya itu jadi catatan, kalau tidak ada dasar pengikatan antara 8 kabupaten, kota dengan pemprov, apa? Kalau saya meyakini unsur mal administrasi DBH digunakan untuk kegiatan, itu kesalahan wewenang.Tadinya alokasi DBH digeser untuk pemindahan pengadaan hand sanitazst misalnya, dasar pemindahannya apa?,” tanyanya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button