Headline

Revisi UU Pemilu Ditarik dari Prolegnas, Ini Penjelasannya

INDOPOSCO.ID – Revisi UU Pemilu ditarik dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Sejak selesai Pemilu 2019 lalu, UU Pemilu ini sering dibahas dan menuai kontroversi. Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI Badikenita Putri Sitepu menilai, UU Pemilu belum terlalu urgen untuk direvisi.

Oleh karena itu, revisi UU Pemilu ditarik dari daftar Prolegnas prioritas 2021. “Kami menilai revisi UU Pemilu belum terlalu urgent. Kami sepakat dengan keputusan Pemerintah dan DPR yang kemudian menarik revisi UU Pemilu dari Prolegnas prioritas 2021,” ujar Badikenita dalam keterangannya, Kamis (11/03/2021).

Revisi UU Pemilu setiap jelang pelaksanaan Pemilu, menurut Badikenita, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas demokrasi yang sedang terus ditata dan dikembangkan di Indonesia. “Peraturan Pemilu yang terlalu cepat berubah malah membuat demokrasi tidak substantif di dalam politik. Padahal demokrasi semestinya menjadi hal yang penting,” katanya.

“Jika sistem politik tidak stabil yang disebabkan UU Pemilunya berubah terus maka akan membuat instabilitas pada aspek-aspek lainnya dalam kehidupan demokrasi,” imbuhnya.

Ia mengatakan, ketidakstabilan secara politik ini, akan berimbas pada sektor lain. Karena stabilitas politik dan keamanan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Faktor utama untuk pembangunan adalah stabilitas politik, hukum dan keamanan. Indonesia sebagai negara besar harus mampu menjaga stabilitas dengan baik, sehingga pemerintah bisa menjalankan program-programnya dengan tenang dalam mensejahterakan rakyat,” jelasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button