Nasional

Pentingnya Peran Penilai Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Sosialisasikan PP Nomor 19 Tahun 2021 dengan MAPPI

INDOPOSCO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Salah satunya adalah PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Demikian disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, saat memberikan _keynote speech_ dalam acara Webinar Nasional Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) secara daring pada Kamis (29/7/2021).

Himawan Arief Sugoto yang juga selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menjelaskan, pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yaitu Tahapan Perencanaan, Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan serta Penyerahan Hasil. “Peran MAPPI sangatlah dibutuhkan dalam tahapan perencanaan. Kami harapkan profesi penilai ini bisa terlibat karena profesi tersebut sangat penting dan strategis khususnya dalam muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang salah satu muatan wajibnya adalah perkiraan nilai tanah,” ujarnya.

Peran MAPPI yang sangat penting dalam tahapan perencanaan menentukan nilai ganti rugi. Himawan Arief Sugoto berpesan dalam menentukan nilai ganti rugi dalam perencanaan pengadaan tanah untuk bekerja dengan profesional dan tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

“Ini juga merupakan bagian yang harus dijaga, peran MAPPI yang sangat penting dalam menentukan nilai ganti rugi bahkan juga diatur dalam UUCK bahwa peran penilai dalam menentukan nilai tanah bersifat final dan mengikat sehingga peran penilai semakin penting. Kami harapkan para penilai untuk bekerja secara profesional dan mengikuti standar dalam menentukan nilai ganti rugi fisik maupun non fisik,” ujarnya.

Sebagai informasi, di dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terdapat ketentuan yang mengatur pengadaan tanah skala kecil. Di mana, pengadaan tanah skala kecil dapat dilaksanakan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati atau dengan menggunakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button