Headline

Pengesahan RUU KUHP Dinilai Mendesak

INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menilai pentingnya resultante baru pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda. Karena itu, kata Mahfud, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP sangat mendesak untuk disahkan.

Dia menegaskan, hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu, sudah saatnya Undang-Undang (UU) hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah.

“Ketika terjadi proklamasi berarti terjadi perubahan masyarakat kolonial menjadi masyarakat merdeka. Masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah, makanya hukumnya harus berubah seharusnya,” ujar Mahfud saat berbicara sebagai pembicara kunci pada diskusi publik RUU KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), secara daring, Kamis (4/3/2021).

Diskusi publik RUU KUHP dan UU ITE mengangkat tema “Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP/UU ITE/RUU KUHP dalam Perspektif Ius Constituendum dan Ius Constitutum.” Diskusi ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Semarang, Jawa Tengah.

Mahfud mengingatkan, dalam catatanya, upaya dalam mengubah RUU KUHP telah berlangsung selama 60 tahun, namun belum juga berhasil.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button